Prosiding Seminar Nasional Administrasi Banten

Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten

2025-05-10T14:15:31+00:00

Tingginya angka pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di Provinsi Banten yang memerlukan penanganan strategis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten mengimplementasikan berbagai program, seperti pelatihan vokasional berbasis kompetensi, sertifikasi keahlian, penyuluhan karir, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Selain itu, pengembangan kewirausahaan dan digitalisasi informasi pasar kerja turut menjadi bagian dari strategi komprehensif yang diterapkan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan akses pelatihan di daerah terpencil dan rendahnya minat terhadap pendidikan vokasional masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarstakeholder dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang dilaksanakan

Evaluasi Kebijakan Tunjangan Sertifikasi Dalam Peningkatan Kinerja Guru di Indonesia

2025-05-10T09:03:01+00:00

Kebijakan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan hal tersebut seorang Guru dan Dosen yang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi dan memiliki sertifikat. namun fakta menunjukkan bahwa guru yang sudah sertifikasi pun masih perlu di evaluasi. Sertifikasi guru idealnya berdampak pada kinerja guru. Hal iniseiring dengan syarat sertifikasi guru yang mengharuskan adanya kualifikasi dan kompetensi tertentu yang menyebabkan guru berhak mendapatkan tunjangan Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa kinerja akan berbanding lurus dengan penghasilan yang dalam konteks ini diwujudkkan dalam penghargaan pemerintah melalui kebijakan sertifikasi guru. Karenanya, jika kinerja tidak meningkat namun mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan tentu reward yang salah sasaran. Kebijakan tunjangan sertifikasi guru di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru dalam rangka perbaikan mutu pendidikan nasional. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian tunjangan sertifikasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan guru, namun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara signifikan.

Loyalitas Konsumen sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal pada Industri Kafe di Indonesia

2025-05-19T06:55:58+00:00

Pertumbuhan industri kafe lokal di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh tren konsumsi kopi dan perubahan gaya hidup, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam membangun relasi jangka Panjang dengan pelanggan. Namun, di tengah meningkatnya jumlah kafe dan ketatnya persaingan, banyak usaha tidak mampu bertahan dalam jangka panjang akibat rendahnya loyalitas pelanggan, dominasi tren viral seat, dan strategi yang hanya berfokus pada promosi jangka pendek. Artikel ini bertujuan meninjau literatur terkait loyalitas konsumen dalam industri kafe dan mengkaji keterkaitannya dengan strategi keberlanjutan berbasis potensi lokal. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dan analisis bibliometrik terhadap 300 publikasi ilmiah menggunakan VOSviewer. Hasil kajian menunjukan bahwa loyalitas konsumen terbentuk dari kombinasi pengalaman bermakna, nilai budaya lokal, dan keterlibatan komunitas, serta memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan usaha. Kajian ini menawarkan kerangka pemikiran yang menempatkan loyalitas sebagai pusat strategi pemberdayaan ekonomi berbasis potansi lokal, yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan usaha kafe ditengah persaingan bisnis yang dinamis.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT di PROPINSI BANTEN

2025-05-10T13:02:33+00:00

Pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable development tourism) telah banyak di terapkan di seluruh dunia. Namun, masih banyak di temukan masalah kepariwisataan di tempat destinasi wisata. Pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada dasarnya adalah pengembangan pariwisata yang menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan budaya yang ada pada wilayah pengembangan sebagai respon dari permasalahan pariwisata berbasis sustainable development di Propinsi Banten. Metode yang di gunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Propinsi Banten, Indonesia, artikel nasional dan Internasional, selain itu penulis melakukan analisis dengan studi pustaka dari berbagai literature berkaitan tentang pariwisata berkelanjutan. Kemudian visualisasi dianalisis dengan menggunakan software VOSviewer yang mengacu pada berbagai referensi-referensi yang telah digunakan dalam berbagai penelitian di Indonesia. Hasil artikel ini menunjukan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Propinsi Banten belum optimal. Hal ini dapat di lihat dari kondisi fasilitas yang kurang maksimal, komitmen pemerintah yang belum maksimal dan kolaborasi anatar pemangku kepentingan yang belum selaras . Pada akhirnya, artikel di masa mendatang perlu mengevalusi program kebijakan pengembangan pariwisata berbasis sustainaible development di Propinsi Banten.

P Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Antar Nelayan Tradisional Dan Nelayan Jaring Arad di Indonesia

2025-05-10T09:12:19+00:00

Konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap arad di Indonesia dipicu oleh perbedaan teknologi penangkapan, pelanggaran wilayah tangkap, serta lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi, sehingga menimbulkan dampak sosial-ekonomi dan ekologi yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik dengan analisis data publikasi ilmiah terkait menggunakan VOS Viewer untuk memetakan tren dan klaster penelitian, serta mengkaji regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah masih belum optimal, baik dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan pasca-konflik, meski telah ada regulasi seperti Permen KP No. 71 Tahun 2016 dan UU No. 7 Tahun 2012. Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan, penegakan hukum, serta pengembangan strategi penyelesaian konflik yang konstruktif dan berkelanjutan untuk menjaga harmoni sosial serta keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah pesisir Indonesia

Strategi Pemerintah dalam Penanganan Kasus Stunting dan Gizi Buruk di Indonesia

2025-05-18T01:32:19+00:00

Masalah stunting dan gizi buruk masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, terutama pada anak usia di bawah lima tahun. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi pemerintah yang telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam menangani kasus stunting dan gizi buruk di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan program, dan data dari kementerian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai strategi seperti penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, serta kampanye edukasi gizi masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup koordinasi antar sektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun strategi yang diterapkan telah memberikan dampak positif, efektivitasnya dapat lebih ditingkatkan melalui tata kelola yang lebih terpadu, pemanfaatan data secara maksimal, serta keterlibatan aktif masyarakat.

URGENSI PELAYANAN E-SAMSAT DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA

2025-05-10T09:28:31+00:00

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah memperkenalkan layanan E-Samsat sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas E-Samsat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi pustaka, ditemukan bahwa E-Samsat mempermudah akses pembayaran, meningkatkan transparansi, serta mengurangi praktik pungutan liar. Dampaknya, E-Samsat berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PKB. Namun demikian, diperlukan perbaikan pada sisi infrastruktur digital dan literasi masyarakat untuk memperluas efektivitas layanan ini.

Strategi Pemasaran Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Indonesia

2025-05-24T08:08:25+00:00

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia usaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Transformasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat daya saing UMKM di era globalisasi. Pemasaran digital melalui media sosial, e-commerce, dan platform digital lainnya menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk mengoptimalkan potensi bisnisnya. Namun, adopsi teknologi digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya keterampilan digital, dan infrastruktur yang belum merata. Penelitian ini mengkaji strategi pemasaran berbasis digital yang efektif bagi UMKM serta tantangan dan solusi dalam proses transformasi digital. Hasil kajian menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital, pengembangan infrastruktur, fasilitasi akses pembiayaan, serta pendampingan berkelanjutan sebagai upaya mendukung UMKM dalam beradaptasi dengan lingkungan bisnis digital. Rekomendasi strategis yang diberikan bertujuan untuk mendorong keberlanjutan dan daya saing UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital secara optimal

Urgensi Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam peningkatan peluang karir di Indonesia

2025-05-10T09:02:43+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota pelaksana dan pemohon SKCK, observasi langsung di lokasi pelayanan, serta analisis dokumen terkait. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti waktu tunggu yang lama akibat antrian panjang, responsivitas petugas yang kurang optimal saat situasi ramai, dan transparansi biaya yang belum sepenuhnya jelas. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKCK. Permohonan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh lulusan jenjang pendidikan meningkat karena merupakan persyaratan untuk melamar kerja, menunjang peningkatan karir Pelamar kerja yang terlibat melakukan tindakan kriminal atau sedang berada dalam kasus hukum tidak akan mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sehingga tidak akan diterima bekerja apabila melamar kerja.

EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN MUNJUL

2025-05-17T08:47:19+00:00

Banjir yang sering melanda Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penanggulangan banjir yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, masyarakat terdampak, serta analisis terhadap dokumen kebijakan dan program yang telah dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai program seperti pembangunan infrastruktur drainase, pembangunan tanggul, dan sistem peringatan dini telah berhasil mengurangi frekuensi banjir, efektivitasnya masih terbatas. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana, serta ketidakteraturan dalam sistem monitoring dan evaluasi program. Hal ini menyebabkan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program penanggulangan banjir kurang optimal.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar pihak terkait, terutama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa program penanggulangan banjir dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DESA

2025-05-10T09:11:37+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat desa dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran irigasi, dan fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga menjalankan berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi, seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), pembentukan kelompok usaha masyarakat, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Kesimpulannya, peran pemerintah desa sangat penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif serta mengurangi tingkat kemiskinan. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sinergi antar lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat agar tujuan pembangunan dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal

Inovasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Indonesia

2025-05-22T01:42:57+00:00

Inovasi pelayanan publik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang merupakan upaya strategis untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan dampak inovasi PATEN di Indonesia dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa PATEN berhasil menyederhanakan birokrasi pelayanan melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, pelayanan satu pintu, serta peningkatan partisipasi publik. Implementasi PATEN berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi layanan, transparansi, serta memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Namun demikian, keberhasilan PATEN sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, dukungan anggaran, serta monitoring berkala agar inovasi PATEN dapat berjalan optimal dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

U Urgensi Tambahan Penghasilan Pegawai dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia

2025-05-10T09:08:43+00:00

Tambahan Penghasilan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja(P3K) merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Dengan adanya pendapatan tambahan, pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih keras. Hal ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, pendapatan tambahan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah Daerah sehingga mereka dapat fokus dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi pemberian tambahan penghasilan pegawai dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah di indonesia. Dengan demikian, pemberian pendapatan tambahan bagi pegawai pemerintah dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, hal ini juga dapat membantu mengurangi tingkat korupsi di lingkungan pemerintahan karena pegawai pemerintah tidak akan merasa perlu untuk mencari pendapatan tambahan secara ilegal. Dengan adanya kinerja yang lebih baik, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pula kepada masyarakat.

Manajemen Talenta: Tantangan dan Dampaknya pada Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Banten

2025-05-10T14:30:32+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam penerapan manajemen talenta serta dampaknya terhadap profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pendekatan kualitatif digunakan melalui studi analisis dokumen dan studi literatur yang mencakup kebijakan nasional, regulasi daerah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen talenta masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya sistem pemetaan potensi ASN, budaya birokrasi yang belum mendukung sistem merit, serta keterbatasan kapasitas manajerial. Namun, terdapat indikasi positif bahwa inisiasi manajemen talenta mulai mendorong peningkatan motivasi kerja, kompetensi, dan integritas ASN. Perbandingan dengan daerah lain seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan bahwa integrasi data digital, dukungan pimpinan, dan pengembangan sistem merit berperan penting dalam efektivitas kebijakan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen talenta berpotensi besar dalam membentuk birokrasi profesional apabila diterapkan secara konsisten dan strategis.

Kata Kunci: manajemen talenta, profesionalitas ASN, sistem merit, birokrasi.

Efektivitas Penerapan Government University dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia

2025-05-10T09:16:37+00:00

Artikel ini membahas Efektivitas Penerapan Government University dalam Pengembangan Komptensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia, yang merupakan pendekatan inovatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang fleksibel dan aksesibel. Sebagai asset organisasi, aparatur dituntut untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kinerja organisasi. Penerapan Government University yang mengintegrasikan seluruh kegiatan pengembangan komptenesi dapat menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Melalui analisis literatur yang sistematis dapat mengidentifikasi efektivitas penerapan government university sebagai sarana pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Artikel ini menguraikan kebijakan dalam penerapan Government University, mengkaji kontribusi Government University terhadap peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, meneliti bagaimana kehadiran Government University mempengaruhi produktivitas dan kualitas pelayanan Aparatur Sipil Negara, mengulas kendala dalam penerapan program di Government University, serta menganalisis keunggulan dan kelemahan dalam mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan Governance University dapat meningkatkan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, serta mendorong kinerja aparatur dalam mencapai tujuan organisasi. Artikel ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang mendukung efektifitas penerapan Government University sebagai strategi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam menciptakan sistem pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.

Analisis Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur Pemerintah Desa GunungBatu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2025-05-19T09:43:08+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur Pemerintah Desa Gunungbatu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena defisit anggaran dan rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan desa yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam manajemen SDM. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lima indikator utama manajemen SDM: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen telah dilakukan dengan struktur dan mekanisme yang cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti ketergantungan terhadap kebijakan dari pemerintah di atas, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan perangkat desa dengan tugas jabatan, serta pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal agar tata kelola pemerintahan desa lebih efektif dan akuntabel.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS DI INDONESIA

2025-05-10T13:57:40+00:00

Abstrak

Banyaknya fasilitas kesehatan yang tersedia, menimbulkan pertanyaan apakah mereka mampumemberikan pelayanan medis terbaik dan dapat diakses semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah, Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dituntut untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang seragam di seluruh Indonesia. Puskesmas merupakan garda terdepan dalam penyediaan layanan kesehatan dasar di Indonesia. Kualitas pelayanan puskesmas sangat menentukan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Artikel ini membahas faktor-faktor utama yang memengaruhi kualitas pelayanan di puskesmas, mulai dari sumber daya manusia, sarana prasarana, manajemen, pembiayaan, hingga peran masyarakat dan kebijakan pemerintah. Metode kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber resmi dan jurnal ilmiah.

Kata Kunci: pelayanan kesehatan, puskesmas, kualitas layanan, SDM, kebijakan

Abstract
The number of available health facilities raises the question of whether they are able to provide the best medical
services and can be accessed by all levels ofsociety. In this case, the government, the Ministry of Health and
other stakeholders are required to provide uniform health facilities throughout indonesia. Public Health Centers
(Puskesmas) serve as the frontline in providing primary health services in Indonesia. The quality of services
provided significantly influences public trust and satisfaction. This article explores the main factors affecting the
quality of services at Puskesmas, including human resources, infrastructure, management, financing, community
participation, and government regulations. The study uses a qualitative descriptive approach based on literature
review from official sources and scientific journals.
Keywords: health service, quality, primary care, Puskesmas, regulation

Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Provinsi Banten

2025-05-10T09:08:18+00:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Banten. Program BLT merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, khususnya dalam situasi krisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama di masa pandemi dan kondisi darurat ekonomi lainnya. Namun, ditemukan beberapa permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterlambatan penyaluran dana, serta lemahnya sistem pengawasan di tingkat desa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem pendataan, penguatan kapasitas aparat desa, serta monitoring yang lebih intensif untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Kesimpulannya, meskipun Program BLT memberikan dampak positif, peningkatan dalam aspek pelaksanaan sangat diperlukan agar manfaat yang dihasilkan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, Kesejahteraan Masyarakat, Evaluasi Program, Provinsi Banten.

Transformasi Pelayanan Publik Desa Menuju Era Digital

2025-05-18T15:50:53+00:00

Digitalisasi desa merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan internet, pemerintah desa kini mampu menyelenggarakan berbagai layanan publik secara lebih cepat, transparan, dan terjangkau. Berbagai program digital seperti e-letter, e-health, dan layanan UMKM berbasis web menjadi bagian dari penerapan e-government yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, penerapan digitalisasi desa juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya literasi digital, serta ancaman keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan dukungan menyeluruh melalui peningkatan infrastruktur, pelatihan SDM, integrasi sistem, serta reformasi birokrasi agar proses digitalisasi desa dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: digitalisasi desa, e-government, pelayanan publik, teknologi informasi, transformasi digital

Peran Bursa Tenaga Kerja dalam Peningkatan Peluang Karir pada Lulusan SMK di Indonesia

2025-05-10T10:48:40+00:00

Bursa Tenaga Kerja, khususnya Bursa Kerja Khusus (BKK) di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterhubungan antara dunia pendidikan dan
dunia industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi BKK dalam memperluas peluang
karir bagi lulusan SMK di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat
efektivitas BKK. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada
beberapa SMK di berbagai daerah yang memiliki BKK aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKK
yang dikelola secara profesional, didukung digitalisasi, dan memiliki kemitraan yang kuat dengan
industri mampu meningkatkan tingkat penyerapan kerja lulusan secara signifikan. Namun, tantangan
seperti keterbatasan dana, kurangnya kapasitas SDM pengelola, dan belum optimalnya integrasi
dengan program vokasi nasional masih menjadi kendala utama. Rekomendasi yang diberikan meliputi
penguatan kelembagaan BKK, pelatihan SDM, serta integrasi sistem informasi ketenagakerjaan yang
berbasis digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya reposisi BKK sebagai pusat layanan karir
berbasis data dan kolaborasi multi-pihak untuk mendukung transformasi pendidikan vokasi di
Indonesia

Peta Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Indonesia

2025-05-10T09:02:55+00:00

Di Indonesia, hampir di setiap daerah bisa dijumpai pedagang kaki lima (PKL), masing-masing Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sela-sela pertokoan dan trotoar. Kegiatan PKL tersebut dianggap sebagai kegiatan ilegal karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu aktivitas masyarakat luas. Masalah yang terjadi adalah keberadaan PKL juga menjadi pertimbangan untuk mengganggu pengunjung karena mungkin berada di pinggir jalan atau trotoar Sampai saat ini konflik PKL di Indonesia terkait penataan ruang kota maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk menertibkan PKL, masih tetap menjadi isu nasional yang belum terselesaikan secara baik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia mencerminkan dinamika hubungan antara kebutuhan penataan ruang kota dengan kepentingan ekonomi masyarakat kecil.

EFEKTIVITAS PENERAPAN KEBIJAKAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) BANTEN CERIA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DI PROVINSI BANTEN

2025-05-17T10:25:49+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penggunaan Learning Management System (LMS) Banten Ceria dalam pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik utama dalam pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara secara mendalam serta dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan terkait penggunaan Learning Management System (LMS) Banten Ceria memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten bahkan sampai ke kabupaten/kota di Provinsi Banten.

U Urgensi Penerapan Kebijakan Aplikasi Reaksi atas Berita Warga (Rabeg) di Indonesia

2025-05-10T09:10:02+00:00

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengadopsi sistem pelayanan publik berbasis digital sebagai bagian dari implementasi konsep Smart City. Salah satu inovasi yang muncul adalah aplikasi Rabeg (Reaksi atas Berita Warga) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Serang. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan dan aspirasi secara daring, sehingga mempercepat respons serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian literatur kebijakan dan regulasi pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi melalui Rabeg dapat mengatasi berbagai isu sosial seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan publik, rendahnya partisipasi warga, serta lambatnya distribusi informasi. Meskipun demikian, tantangan seperti minimnya literasi digital dan kurangnya infrastruktur masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, dan edukasi publik agar aplikasi seperti Rabeg dapat diadopsi lebih luas di berbagai daerah. Kesimpulannya, penerapan kebijakan digital dalam pelayanan publik merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan partisipatif di era digital.

EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA KANTOR KECAMATAN DI INDONESIA

2025-05-23T05:24:43+00:00

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik telah melakukan beberapa perubahan mendasar guna penyediaan layanan publik yang cepat dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Pemerintah berusaha mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan/non perizinan di tingkat kecamatan, utamanya bagi kecamatan yang letaknya jauh dari kantor pemerintah kabupaten/kota dan sulit dijangkau karena faktor kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang belum memadai. Artikel ini membahas efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mulai dari prinsip-prinsip PATEN, Peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Implementasi PATEN, dampak hingga penggunaan teknologi dalam pelaksanaan PATEN. Metode kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber resmi dan jurnal ilmiah.

Kata Kunci: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Kecamatan, Efektivitas, Pelayanan.

Abstract

The government as a public service provider has made several fundamental changes in order to provide fast public services that reach all levels of society. Through the Ministry of Home Affairs issuing Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 of 2010 concerning Guidelines for Integrated Sub-district Administrative Services (PATEN), the Government is trying to bring closer, simplify, and accelerate administrative services for licensing/non-licensing at the sub-district level, especially for sub-districts that are located far from district/city government offices and are difficult to reach due to geographical conditions and inadequate road infrastructure. This article discusses the effectiveness of Integrated Sub-district Administrative Services (PATEN) starting from the principles of PATEN, the role of the central government and local governments, the implementation of PATEN, the impacts to the use of technology in the implementation of PATEN. This study method uses a qualitative descriptive approach with literature studies from various official sources and scientific journals.

Keywords: Integrated Sub-district Administration Services (PATEN), subdistrict, effectiveness, Service

Strategi Pemasaran Sekolah Swasta dalam Meningkatkan Jumlah Siswa di Tengah Persaingan dengan Sekolah Negeri di Provinsi Banten

2025-05-10T09:02:43+00:00

Persaingan antara sekolah swasta dan negeri di Provinsi Banten semakin meningkat, mendorong sekolah swasta untuk mengadopsi strategi pemasaran yang lebih inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran sekolah swasta dalam meningkatkan jumlah siswa baru di tengah persaingan dengan sekolah negeri. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi digital, peningkatan fasilitas, diferensiasi program unggulan, serta penguatan branding berperan penting dalam meningkatkan jumlah siswa di sekolah swasta. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah swasta perlu mengembangkan pendekatan pemasaran yang berkelanjutan dan adaptif guna memastikan pertumbuhan jumlah siswa serta eksistensi mereka di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

P PENERAPAN INOVASI PELAYANAN KESEHATAN RSUD DI INDONESIA

2025-05-11T08:03:07+00:00

Abstrak

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indonesia terus berkembang dengan berbagai inovasi, seperti rekam medis elektronik dan telemedicine. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kesiapan tenaga medis masih menghambat efektivitas layanan. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dengan pendekatan VOSviewer untuk memetakan tren inovasi RSUD. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi sistem kesehatan meningkatkan efisiensi, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan teknis dan kebijakan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan kebijakan, infrastruktur, dan edukasi untuk memastikan keberlanjutan inovasi pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: inovasi pelayanan kesehatan, RSUD, rekam medis elektronik, telemedicine, kecerdasan buatan, analisis bibliometrik

Inovasi Mal Pelayanan Publik di Indonesia

2025-05-10T09:08:58+00:00

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi MPP sebagai bentuk reformasi birokrasi serta mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan strategi pengembangannya. Berdasarkan data dan studi kasus, MPP terbukti mampu meningkatkan Indeks Pelayanan Publik secara nasional sejak diperkenalkan pada tahun 2017. Inovasi yang diterapkan, termasuk digitalisasi layanan dengan sistem single sign-on, mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi serta kepuasan masyarakat. Namun, pelaksanaan MPP menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital yang rendah, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi yang diusulkan antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan adaptif, MPP berpotensi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan publik di seluruh Indonesia.

Strategi Penguatan UMKM Desa Berbasis Sustainable Business melalui Inovasi Bisnis dan Literasi Keuangan

2025-05-21T03:17:04+00:00

Permasalahan utama UMKM di pedesaan adalah rendahnya keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis akibat pengelolaan keuangan yang tidak profesional serta kurangnya adopsi prinsip kewirausahaan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pemberdayaan melalui integrasi literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan terstruktur, dan digitalisasi, dengan metode kajian literatur sistematis terhadap 10 jurnal terbaru (2018–2023) dan analisis data kuantitatif dari studi kasus UMKM desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model "3P" (Pendidikan, Pendampingan, Platform) mampu meningkatkan literasi keuangan sebesar 40%, mengurangi kegagalan usaha hingga 35%, dan memperluas pasar melalui e-commerce sebesar 50%, dengan syarat adanya kolaborasi multipihak (pemerintah, akademisi, swasta). Simpulan penelitian mengonfirmasi bahwa pendekatan terpadu ini efektif menciptakan UMKM desa yang berkelanjutan, sekaligus menjadi acuan bagi kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis bukti (evidence-based policy). Temuan kunci ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model pemberdayaan inklusif dan implikasi praktis bagi program pelatihan berjenjang serta pembangunan ekosistem digital pedesaan.